Manokwari, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten wajib mengirimkan perwakilan pelajar pada seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) tingkat Provinsi Papua Barat. Penegasan ini menyusul absennya empat kabupaten dalam seleksi Paskibra tahun 2026 dengan alasan keterbatasan anggaran.
Empat kabupaten yang tidak mengirimkan peserta tersebut yakni Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Setda Papua Barat, Syors A.O. Marini, meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat segera menyurati keempat kabupaten tersebut agar pada pelaksanaan seleksi tahun berikutnya tidak lagi absen.
Instruksi itu disampaikan Marini usai membuka Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Paskibra Provinsi Papua Barat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat.
“Kepala Badan Kesbangpol agar menyurati kabupaten yang tidak mengirimkan peserta sehingga pada tahun berikutnya diwajibkan mengirimkan perwakilan siswa-siswi mengikuti seleksi calon Paskibra tingkat provinsi,” tegas Marini.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama seluruh Kesbangpol kabupaten setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai dilaksanakan.
Menurutnya, forum tersebut akan menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi Paskibra tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah agar seluruh kabupaten dapat berpartisipasi pada seleksi tahun 2027.
“Setelah HUT RI kami akan mengundang seluruh Kesbangpol kabupaten se-Papua Barat untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Paskibra. Harapannya pada tahun depan tidak ada lagi kabupaten yang tidak mengirimkan peserta,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, juga menyoroti tidak hadirnya empat kabupaten dalam seleksi calon Paskibra tingkat provinsi. Ia meminta agar mekanisme penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke provinsi hingga ke pemerintah kabupaten kembali dievaluasi sehingga tidak ada daerah yang tertinggal.
Orgenes menegaskan setiap kabupaten harus memiliki keterwakilan dalam ajang tersebut sebagai bentuk partisipasi generasi muda Papua Barat pada momentum nasional.
Ia juga menilai keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak mengirimkan peserta karena pembinaan Paskibra merupakan investasi dalam membentuk karakter generasi muda.
“Keikutsertaan dalam Paskibra bukan sekadar menjalankan tugas pada upacara kenegaraan, tetapi menjadi sarana menanamkan nilai nasionalisme, disiplin, kepemimpinan, dan semangat persatuan kepada generasi penerus bangsa,” tegas Orgenes.[**]
Comment