Daerah National
Home / National / DBH Migas Dipangkas, Norman Tegaskan Negara Jangan Abaikan dan Korbankan Hak Pembangunan Papua Barat

DBH Migas Dipangkas, Norman Tegaskan Negara Jangan Abaikan dan Korbankan Hak Pembangunan Papua Barat

Manokwari,Beritago.com – Anggota DPRK Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan, menyoroti rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2027.

Menurut Norman, penurunan alokasi DBH Migas dari sekitar Rp2,668 triliun pada 2026 menjadi Rp495,735 miliar pada 2027 merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian seluruh pemerintah daerah dan wakil rakyat di Papua Barat.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi anggaran pemerintah pusat, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pemangkasan DBH Migas ini harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah dan DPRK di Papua Barat. Jangan sampai daerah penghasil sumber daya alam justru kehilangan kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Norman.

Norman secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka secara transparan rincian pembagian DBH Migas kepada seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Manokwari.

Norman Tambunan Dorong Antrean BBM Subsidi Berbasis Aplikasi di Manokwari

Menurutnya, Kabupaten Manokwari harus memperoleh kejelasan mengenai berapa besar alokasi yang akan diterima pada 2027, bagaimana mekanisme pembagiannya, serta apa dasar perhitungan yang digunakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Sebagai anggota DPRK Manokwari, saya berkepentingan memastikan bahwa hak fiskal Kabupaten Manokwari tidak diabaikan. Kami perlu mengetahui secara terbuka berapa alokasi yang diterima daerah dan bagaimana dasar perhitungannya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRK tidak boleh hanya menjadi penonton ketika terjadi perubahan kebijakan anggaran yang berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, Norman mendorong DPRK Manokwari untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat guna meminta penjelasan resmi terkait alokasi DBH Migas 2027.

Selain itu, Norman juga meminta pemerintah pusat menjelaskan secara terbuka faktor yang menyebabkan penurunan alokasi DBH Migas tersebut.
Menurutnya, Papua Barat memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus tetap mempertimbangkan semangat afirmasi Otonomi Khusus Papua.

Wakapolda Sulastiana Pamit, Tekankan Loyalitas dan Soliditas Personel

“Jangan sampai kekayaan sumber daya alam Papua memberikan kontribusi besar bagi negara, tetapi masyarakat di daerah justru menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.

Ia berharap seluruh unsur pimpinan daerah, DPRP, DPRK kabupaten/kota, MRP, serta perwakilan Papua Barat di tingkat pusat dapat membangun satu kekuatan bersama untuk memperjuangkan agar kebijakan pemangkasan DBH Migas tersebut dikaji kembali.

“Ini bukan hanya kepentingan satu kabupaten atau satu kelompok politik. Ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tutup Norman Tambunan.[**]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUT GKI di Tanah Papua

Sumpah Pemuda

Inspektorat Daerah Papua Barat

Populer Minggu ini

Pilihan Berita Terbaik

Ucapan

HUT Provinsi

Kebangkitan Nasional

Banner

× Advertisement
× Advertisement