Manokwari,beritago.com – Rencana pengambilalihan wilayah pertambangan rakyat di Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kementerian Pertahanan RI menuai penolakan masyarakat adat. Pemerintah diminta tidak mengabaikan hak ulayat dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan tersebut.
Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta Satgas PKH dan Kementerian Pertahanan RI memperhatikan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil langkah penertiban maupun kebijakan penguasaan wilayah pertambangan Sungai Wasirawi dan Wariori, wilayah Masni dan Sidey.
Menurut Lamek, penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat adat. Negara tidak boleh hanya mengedepankan penertiban, tetapi mengabaikan masyarakat pemilik hak ulayat yang telah lama hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut.
Ia menegaskan, perlindungan masyarakat adat Papua memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 43 UU Otsus mengatur kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut juga mencakup perlindungan hak ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah serta sumber daya alam.
“Negara memang memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar hukum. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat adat,” demikian sikap Lamek dalam rilis kepada wartawan, Senin (16/11/2026)
Ia meminta pemerintah pusat, Satgas PKH, dan Kementerian Pertahanan RI membuka ruang dialog dengan masyarakat adat serta pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan terkait wilayah Wasirawi.
Apabila benar terdapat rencana penguasaan wilayah pertambangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dasar hukum, status kawasan, mekanisme pengambilalihan, dan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Lamek menilai semangat Otonomi Khusus Papua mengamanatkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua harus memberikan ruang partisipasi dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat adat.
Penolakan terhadap rencana pengambilalihan tambang Wasirawi sebelumnya disampaikan masyarakat adat pemilik hak ulayat menyusul kunjungan pihak terkait pada 31 Oktober 2026.
Ketua Dewan Adat Tujuh Suku Meyah Wilayah Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey, Musa Mandacan, menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait wilayah Wasirawi harus menghormati hak ulayat, memiliki dasar hukum yang jelas, serta melibatkan masyarakat adat.
“Kami menolak setiap bentuk intervensi, penguasaan, maupun rencana pengambilalihan wilayah pertambangan Wasirawi apabila dilakukan tanpa transparansi, dasar hukum yang jelas, dan keterlibatan masyarakat adat pemilik hak ulayat,” kata Musa, Senin (16/11/2026).
Menurut Musa, kawasan Sungai Wasirawi dan Wariori selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui aktivitas pertambangan yang dikelola warga setempat.
Ia menjelaskan, perjuangan masyarakat memperoleh penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah berlangsung sejak 2018.
Berbagai usulan telah disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat, tetapi hingga kini belum menghasilkan kepastian perizinan.
Musa menilai pemerintah tidak seharusnya hanya hadir melalui pendekatan penertiban, sementara persoalan legalitas pertambangan rakyat dan perlindungan hak masyarakat adat belum diselesaikan.
“Tanah Papua bukan tanah kosong tanpa pemilik. Papua memiliki sejarah, identitas, masyarakat hukum adat, hak ulayat, serta nilai kehidupan yang wajib dihormati negara,” ujarnya.
Ia mengakui aktivitas pertambangan masyarakat belum seluruhnya memiliki izin resmi. Namun, kegiatan tersebut selama ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi keluarga pemilik hak ulayat, mulai dari membangun rumah hingga membiayai pendidikan anak.
Musa juga mengingatkan bahwa pengambilalihan wilayah pertambangan tanpa solusi terhadap mata pencaharian masyarakat berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih besar.
Sementara itu, Ketua Koperasi Meirengkey Meyah Otgensisa, Nikodemus Manufandu, yang mewakili aliansi masyarakat adat, turut menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilalihan wilayah pertambangan Wasirawi.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, menolak pengambilalihan sepihak terhadap wilayah yang diklaim sebagai hak ulayat masyarakat adat tanpa melalui proses hukum yang sah dan tanpa melibatkan pemilik hak ulayat.
Kedua, meminta Satgas PKH dan Kementerian Pertahanan RI membuka secara transparan tujuan kunjungan, hasil penelitian, status kawasan, serta rencana kebijakan pemerintah terhadap wilayah Wasirawi.
Ketiga, menuntut pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, mendesak pemerintah segera menuntaskan proses penetapan WPR dan memberikan kepastian legalitas IPR bagi masyarakat adat sesuai mekanisme hukum.
Kelima, memastikan setiap kebijakan pengelolaan pertambangan di Wasirawi melibatkan masyarakat adat, memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada pemilik hak ulayat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Nikodemus mengatakan masyarakat menginginkan potensi sumber daya alam di wilayah mereka dapat dikelola melalui mekanisme hukum yang sah, dengan memberikan ruang dan manfaat nyata bagi pemilik hak ulayat.
“Wasirawi bukan tanah tanpa pemilik. Hormati hak ulayat, tuntaskan janji legalitas tambang rakyat, dan jangan abaikan masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Persoalan Wasirawi kini menjadi ujian bagi pelaksanaan amanat Otonomi Khusus Papua, terutama dalam memastikan penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat adat, dan kepastian legalitas pertambangan rakyat berjalan beriringan.
Pemerintah pusat dan pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar penertiban tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam di tanah ulayat mereka.[**]









Comment