Manokwari, Beritago.com – Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat resmi memulai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 melalui kegiatan Entry Meeting yang digelar di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (6/8). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pengawasan pelayanan publik guna mencegah praktik maladministrasi serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Proses penilaian akan berlangsung selama tiga bulan ke depan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, serta instansi vertikal yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Inspektur Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H., yang mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Inspektur Papua Barat, ditegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Ombudsman merupakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan tersebut menjadi cermin bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang diberikan telah berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjutnya, menyadari masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari kondisi geografis yang luas, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia yang masih perlu terus ditingkatkan.
“Oleh karena itu, masukan, catatan, dan temuan yang nantinya disampaikan oleh Tim Ombudsman RI akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga sekaligus menjadi landasan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik agar semakin tepat sasaran,” ujar Saragih membacakan sambutan Gubernur.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung penuh pelaksanaan penilaian tersebut. Seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta bersikap terbuka, kooperatif, serta menyampaikan data dan informasi secara jujur dan akurat tanpa menutupi berbagai kekurangan yang masih ada.
“Saya berkomitmen memberikan dukungan penuh dan keterbukaan yang seluas-luasnya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta bekerja sama dengan baik serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan akurat,” tegasnya.
Entry Meeting ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, para bupati dan wali kota, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Ombudsman dan seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam mewujudkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.[ars]
Comment