Manokwari, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BPJS Kesehatan mengambil langkah konkret untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui percepatan reaktivasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Akselerasi Reaktivasi Kepesertaan JKN bagi penduduk Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Benjamin Saut P.S., di Manokwari, Senin (3/8).
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Benjamin Saut P.S., menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.
Menurut Benjamin, pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh terhadap reaktivasi kepesertaan JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berstatus nonaktif untuk periode Juli hingga Desember 2026. Program tersebut menyasar sebanyak 40.057 jiwa yang tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat, terdiri atas 21.364 Orang Asli Papua (OAP) pada tahap pertama dan 18.693 penduduk Non Orang Asli Papua (Non-OAP) pada tahap berikutnya.
“Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp9 miliar guna mengaktifkan kembali kepesertaan JKN masyarakat yang sebelumnya berstatus nonaktif,” ujar Benjamin.
Ia menambahkan, langkah tersebut menunjukkan kepedulian nyata pemerintah daerah dalam menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
Selain mempercepat reaktivasi kepesertaan, BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi layanan melalui berbagai inovasi, baik layanan tatap muka maupun digital. Sejumlah layanan seperti BPJS Keliling, Mobile JKN, AMAN JKN, dan VIOLA diharapkan mampu mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi secara cepat, mudah, dan setara.
Benjamin menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya BPJS Kesehatan semata.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa percepatan reaktivasi peserta PBI yang masih berstatus nonaktif merupakan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Menurutnya, reaktivasi kepesertaan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen mendukung penuh percepatan reaktivasi kepesertaan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data, percepatan administrasi, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat yang berhak segera kembali memperoleh jaminan pelayanan kesehatan,” kata Dominggus.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Papua Barat menjadikan percepatan reaktivasi kepesertaan JKN sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Dominggus turut mengingatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tenaga kesehatan di Papua Barat, agar memberikan pelayanan yang tulus, profesional, cepat, ramah, dan berkeadilan.
Ia menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembebanan biaya tambahan kepada peserta JKN di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas utama demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap sinergi yang telah terbangun bersama BPJS Kesehatan dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi secara aktif dan berkelanjutan melalui Program JKN,” tutup Dominggus.[rls]
Comment