Manokwari, Beritago.com – Anggota DPRK Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengendalikan distribusi dan menjaga keterjangkauan harga semen di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting menyusul tingginya harga semen yang selama ini menjadi beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, fasilitas umum, maupun berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
Norman menilai, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret agar harga semen tetap berada pada tingkat yang wajar. Menurutnya, persoalan harga tidak boleh hanya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi harus diimbangi dengan pengawasan distribusi dan transparansi perdagangan.
“Pemerintah daerah perlu hadir untuk memastikan harga semen di Manokwari tetap wajar dan terjangkau. Jangan sampai masyarakat terus dibebani harga material bangunan yang tinggi tanpa adanya langkah pengawasan dan pengendalian dari pemerintah,” ujar Norman kepada media,Rabu(18/11/26)
Ia menjelaskan, secara regulasi semen termasuk barang penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Sebagai langkah awal, Norman mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari melakukan pendataan menyeluruh terhadap rantai distribusi semen, mulai dari distributor, subdistributor hingga pengecer.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui struktur pembentukan harga secara transparan, termasuk harga pembelian dari distributor, biaya transportasi, penyimpanan hingga margin keuntungan di tingkat pengecer.
“Kalau kita ingin mengendalikan harga, pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu struktur pembentukannya. Berapa harga dari distributor, berapa biaya angkut, dan berapa margin keuntungan sampai ke tingkat pengecer. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat memiliki dasar data yang jelas,” tegasnya.
Norman juga mengusulkan agar Pemkab Manokwari mengkaji penyusunan Perbup sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian distribusi semen. Namun, kebijakan terkait penetapan harga jual tertinggi atau Harga Eceran Tertinggi (HET) harus tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengawasan distribusi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Pemerintah juga perlu memperhatikan pasokan semen ke distrik-distrik yang memiliki tantangan transportasi dan biaya logistik berbeda.
“Jangan sampai harga semen di kota dan distrik memiliki selisih yang tidak wajar. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkala dan memastikan distribusi tidak dikuasai oleh praktik yang merugikan konsumen,” tambahnya.
Ia berharap Bupati Manokwari melalui perangkat daerah terkait segera melakukan evaluasi terhadap harga semen di pasaran sekaligus menyiapkan kajian regulasi sebagai dasar penerapan kebijakan pengendalian.
“Kita tidak sedang meminta pemerintah mengintervensi perdagangan secara sembarangan. Yang kita dorong adalah kehadiran pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan perdagangan berjalan secara sehat, transparan, serta adil,” tutup Norman.[ars]









Comment