Jakarta, Beritago.com – Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mendapat pengakuan nasional. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan capaian ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Program JKN, menurutnya, telah menjadi instrumen negara untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45 persen, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029,” tegas Ghufron.
Ia menekankan, peran kepala daerah sangat menentukan, khususnya dalam memastikan penduduk terdaftar dan kepesertaan tetap aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama pembangunan kesehatan.
Ghufron juga menyampaikan bahwa Program JKN menjadi tulang punggung pencapaian target SDGs 3.8, yakni perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, capaian UHC juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang mencapai UHC mencatat tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
Saat ini, pemanfaatan layanan JKN mencapai rata-rata dua juta kunjungan per hari. Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan primer dan mendorong digitalisasi melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (WhatsApp 08118165165), Care Center 165, hingga antrean online dan fitur i-Care JKN.
Penghargaan UHC Awards 2026 diberikan dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama, diharapkan menjadi pemantik semangat daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Program JKN adalah wujud nyata kehadiran negara sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan 99 persen pada 2029, dengan tanggung jawab besar berada di pundak pemerintah daerah.[red]
Comment