Manokwari, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mempertegas komitmennya mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif gender melalui Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD KG). Forum yang berlangsung secara hybrid di Hotel Vita Manokwari dan melalui Zoom Meeting tersebut menghasilkan lima komitmen strategis sebagai langkah percepatan implementasi kesetaraan gender di seluruh wilayah Papua Barat.
Kegiatan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat bersama Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) itu sebelumnya dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., pada Senin (13/7).
Rapat dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten, serta mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar memenuhi amanat kebijakan nasional, melainkan merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan.
Menurut Gubernur, implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 mencapai 82,87 atau melampaui target sebesar 82,76, dan ditargetkan meningkat menjadi 83,26 pada 2026. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berhasil ditekan dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025, lebih baik dibandingkan target RPJMD sebesar 0,545.
GEDSI Lead Program SKALA, Lisa Noor Humaidah, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender di seluruh perangkat daerah.
Forum tersebut juga menghadirkan Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, S.Si., MPH, yang memaparkan arah strategis pembangunan kesetaraan gender nasional.
Selain itu, Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., M.M., berbagi praktik baik penerapan tata kelola Pengarusutamaan Gender di wilayahnya.
Dari hasil pembahasan, peserta rapat menyepakati lima komitmen utama sebagai langkah percepatan pembangunan kesetaraan gender di Papua Barat. Kelima komitmen tersebut meliputi revitalisasi peran Focal Point PUG melalui pembentukan surat keputusan dan penyusunan rencana kerja, penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Action Budget (GAB), serta penerapan tagging program dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, seluruh pemerintah kabupaten didorong segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD KG) guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender sekaligus menurunkan Indeks Ketimpangan Gender. Komitmen lainnya mencakup penguatan sistem data terpilah melalui portal PAPEDA, serta peningkatan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi pembangunan yang responsif gender.
Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat secara setara bagi perempuan dan laki-laki di seluruh wilayah Papua Barat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA akan menggelar Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD KG) pada 14–16 Juli 2026.
Konsultasi publik tersebut diharapkan menjadi landasan penyusunan dokumen aksi yang komprehensif guna mempercepat terwujudnya pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.[ars]
Comment