Manokwari, Beritago.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Universitas Papua (UNIPA), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Papua Barat, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sukses menggelar Seminar Nasional sekaligus babak puncak Lomba Karya Tulis Rekomendatif (LKTR) dalam rangka Pekan Perekonomian Daerah Papua Barat (Papedanomics) 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Manokwari, Kamis (27/8/2026), mengusung tema “Hilirisasi sebagai Akselerator Transformasi Perekonomian Papua serta Penopang Stabilitas Inflasi Daerah.”
Seminar tersebut menjadi ruang bertemunya gagasan akademik, hasil riset, dan kebijakan pemerintah untuk mendorong lahirnya terobosan konkret dalam memperkuat struktur perekonomian di Tanah Papua.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., dan menghadirkan pakar ekonomi dan keuangan nasional, Mirza Adityaswara, S.E., M.App.Fin., sebagai narasumber utama.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, Setian, mengatakan stabilitas makroekonomi daerah harus menjadi pijakan penting untuk mendorong transformasi struktural menuju perekonomian yang lebih produktif dan memiliki nilai tambah tinggi.
Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia tahun 2026 serta semangat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, yakni “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”
“Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mencapai 6,46 persen (ctc), dengan inflasi yang terjaga di level 2,59 persen (yoy). Namun, ketergantungan pada sektor ekstraktif mentah dan tantangan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Setian.
Ia menegaskan, hilirisasi komoditas unggulan memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Selain meningkatkan nilai tambah, hilirisasi juga berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pasokan dan logistik pangan.
“Tidak hanya mengakselerasi pertumbuhan bernilai tambah dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan logistik pangan guna menjaga stabilitas harga di Papua secara berkelanjutan,” katanya.
423 Karya Tulis Ikut Berkompetisi
Selain seminar nasional, Papedanomics 2026 juga menjadi ajang penjaringan gagasan melalui LKTR. Kompetisi tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan masuknya 423 karya tulis dari akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Para peserta tidak hanya dituntut menghasilkan karya akademik, tetapi juga menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Proses seleksi dilakukan melalui kurasi serta pembekalan metodologi dan data yang melibatkan UNIPA, BPS Papua Barat, dan Biro Perekonomian Setda Papua Barat.
Para finalis kemudian diuji di hadapan dewan juri yang berasal dari kalangan ahli, di antaranya Kepala LPEM-FEB UI Chaikal Nuryakin, Ph.D., Manager Madya Bidang PEPK OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Stella Matitaputty, S.E., M.Pd., CFP, serta Ketua Jurusan Manajemen FEB UNIPA Dr. Rintar Agus Simatupang, S.E., M.Sc.
LKTR Papedanomics 2026 terbagi dalam dua kategori. Kategori Umum Nasional berfokus pada kebijakan makro, investasi, dan rantai pasok. Sementara Kategori Mahasiswa Papua menitikberatkan pada optimalisasi komoditas lokal dan pemberdayaan UMKM.
Riset Didorong Menjadi Rekomendasi Kebijakan
Puncak Papedanomics 2026 ditandai dengan penganugerahan kepada para pemenang LKTR sekaligus pemaparan rekomendasi terbaik di hadapan pimpinan daerah dan para pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Papua Barat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNIPA Dr. Simson Werimon, S.E., M.Si., pimpinan instansi vertikal, perbankan, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sivitas akademika.
Melalui Papedanomics 2026, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi antara riset dan kebijakan. Forum ini diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi gagasan, tetapi mampu melahirkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat.
Dengan demikian, hilirisasi tidak sekadar menjadi jargon pembangunan, tetapi diarahkan menjadi instrumen untuk mengubah kekuatan sumber daya alam Papua menjadi nilai tambah, lapangan kerja, penguatan UMKM, dan ketahanan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan.[rls]
Comment