Manokwari,Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan yang inklusif melalui pengarusutamaan gender (PUG). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD KG) yang digelar secara hybrid di Hotel Vita Manokwari dan melalui Zoom Meeting, Senin (13/7/2026).
Gubernur Papua Barat,Drs Dominggus Mandacan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD KG) di Vita Hotel Manokwari, Senin (13/7/26)
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, saat membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.
Menurut Dominggus, pembangunan yang responsif gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan merupakan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan.
“Kita harus memastikan seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, mengintegrasikan perspektif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Papua Barat 2025–2029 untuk mewujudkan visi Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Gubernur mengungkapkan, implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 mencapai 82,87 atau melampaui target sebesar 82,76. Pada 2026, pemerintah menargetkan IPG meningkat menjadi 83,26.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami perbaikan dengan turun dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan target RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,545.
Menurut Gubernur, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesetaraan dan mengurangi kesenjangan gender di Papua Barat.
Ia berharap rapat koordinasi ini mampu menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Melalui pembangunan yang responsif gender, kita ingin memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya secara adil, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang tertinggal,” tegasnya.
Gubernur juga optimistis, dengan sinergi seluruh OPD, pemerintah kabupaten, serta mitra pembangunan, Papua Barat mampu mewujudkan pembangunan yang semakin inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta mitra pembangunan SKALA yang diwakili GEDSI Lead SKALA, Lisa Noor Humaidah.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber Nasional, di antaranya Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, S.Si., MPH, yang memaparkan arah strategis pembangunan kesetaraan gender di Indonesia. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY), Erlina Hidayati Sumardi, SIP., MM.[ars]
Comment