Manokwari, Beritago.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat mengingatkan seluruh pejabat wajib lapor untuk segera menuntaskan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan berakhir pada Selasa, 31 Maret 2026.
Peringatan ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat memimpin apel gabungan perdana usai libur panjang dan cuti bersama di halaman Kantor Gubernur.
Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan bahwa waktu pelaporan sudah berada di ujung batas. Ia meminta seluruh pejabat yang masuk kategori Wajib Lapor (WL) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan pelaporan tanpa penundaan.
“Pelaporan LHKPN sudah hampir habis waktunya sampai besok, Selasa (31/3). Jadi yang wajib lapor segera melakukan kewajibannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur berharap seluruh pejabat dapat patuh terhadap aturan tersebut demi menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya berharap semua yang masuk wajib lapor segera menyelesaikan, agar saat pemeriksaan semuanya aman dan tidak ada yang berurusan dengan hukum,” tambahnya.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Papua Barat, Erwin P.H. Saragih, menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Menurutnya, pejabat yang tidak melapor akan dilakukan pemeriksaan khusus.
“Jika tidak melaporkan LHKPN, akan dilakukan pemeriksaan khusus dan menjadi rekomendasi kepada gubernur untuk evaluasi pejabat yang bersangkutan,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pihak Inspektorat siap memberikan pendampingan teknis bagi pejabat yang masih mengalami kendala dalam proses penginputan maupun pelaporan.
“Bagi yang belum memahami alur pelaporan, admin LHKPN di Inspektorat siap memandu. Silakan memanfaatkan bantuan tersebut agar pelaporan berjalan lancar,” tandasnya.[ars]
Comment