Manokwari, Beritago.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengapresiasi kinerja Inspektur Daerah Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H., atas progres positif dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apresiasi tersebut disampaikan Temongmere saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/11/2026).
Inspektur Papua Barat bersama Kepala Badan Kesbangpol dan Sekwan Papua Barat saat berada di gedung KPK guna menyerahkan laporan tahap Pertama hasil tindak lanjut kesepakatan Pemprov Barat ,DPRP Papua Barat dengan KPK belum lama ini.[foto:beritago]
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari 35 poin rekomendasi yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPR Papua Barat. Seluruh poin tersebut telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan pada September 2026.
“Kita harus memenuhi 35 poin tersebut karena posisi tata kelola pemerintahan Papua Barat saat ini masih berada di zona kuning atau waspada. Jika tidak segera ditindaklanjuti, status tersebut berpotensi bergeser ke zona merah yang mengarah pada penindakan. Jadi, ini merupakan langkah pencegahan, tetapi jika tidak dipatuhi, pencegahan bisa bergeser menjadi penindakan,” tegas Temongmere.
Secara khusus, Temongmere menyampaikan apresiasi kepada Inspektur Daerah Papua Barat, Erwin Saragih, atas capaian progres laporan tahap pertama yang telah disampaikan kepada KPK.
“Informasi dari Pak Inspektur, hasil laporan pertama terkait tindak lanjut kesepakatan dengan KPK yang diserahkan pada Oktober lalu mendapat penilaian progres yang cukup baik. Ini merupakan hasil positif sehingga patut kita berikan apresiasi kepada Inspektur Daerah Papua Barat,” ujarnya.
Meski demikian, Temongmere mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengabaikan poin-poin yang belum dipenuhi. OPD terkait diminta segera berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk mempercepat penyelesaian setiap kewajiban yang telah disepakati.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap rekomendasi KPK harus menjadi perhatian bersama.
Lebih lanjut, Temongmere mengungkapkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) atau MCSP Papua Barat pada delapan area intervensi hingga 2026 baru mencapai 42 persen. Kondisi tersebut menempatkan Papua Barat dalam zona kuning atau kategori waspada.
Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) guna memperkuat pengawasan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
“Waspada artinya kita harus segera mengambil langkah. Jika tidak, kita berpotensi bergeser ke zona merah. Karena itu, saya meminta OPD yang berkaitan dengan delapan area MCSP agar memberikan perhatian serius terhadap setiap indikator yang menjadi penilaian,” katanya.
Temongmere secara khusus menyoroti aspek perencanaan dan penganggaran, termasuk kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian utama yang harus segera dibenahi.
Ia meminta pimpinan OPD, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), memberikan perhatian serius terhadap penataan dan pengamanan aset daerah, serta memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati bersama KPK ditindaklanjuti.
“Setiap poin yang telah disepakati dengan KPK harus kita tindak lanjuti secara serius karena semuanya memiliki nilai dalam penilaian MCSP. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan justru menjadi kendala dalam peningkatan tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mempercepat pemenuhan seluruh 35 poin kesepakatan tersebut melalui koordinasi lintas OPD dan penguatan peran Inspektorat Daerah. [ars]
Comment