Sorong, Beritago.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Inspektorat Daerah Papua Barat memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya serta memastikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Workshop Perbaikan Tata Kelola Pengawasan dan Reviu oleh APIP Provinsi dan Kabupaten untuk Penganggaran dan Penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, serta Penguatan Peran APIP dalam Pengawasan Capaian SPM yang digelar selama dua hari di Sorong, Selasa (1/9/2026).
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dalam sambutan pembukaan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan workshop tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus memastikan setiap dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait reviu dokumen persyaratan penyaluran dan laporan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya.
Pelaksanaan workshop juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan transfer ke daerah.
”Perubahan regulasi ini menuntut kesiapan kita bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk menyesuaikan pola pengawasan, penganggaran, dan pelaporan,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan dalam sambutannya.
Dominggus menegaskan, dana yang dipercayakan pemerintah pusat harus dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
APIP Bukan Sekadar Pengawas
Dalam konteks tersebut, peran APIP dinilai semakin strategis. APIP tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pengawas administratif setelah suatu program berjalan, tetapi harus hadir sejak proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program.
”APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mengawal proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penguatan pengawasan juga diarahkan pada pencapaian SPM. Pemerintah daerah dituntut memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat terus mengalami peningkatan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Dengan demikian, pengawasan APIP tidak berhenti pada pemeriksaan apakah anggaran telah digunakan sesuai aturan, tetapi juga harus melihat apakah belanja daerah benar-benar menghasilkan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Perkuat Sinergi Antarinstansi
Gubernur berharap workshop selama dua hari tersebut mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai pedoman reviu DAU yang ditentukan penggunaannya.
Materi yang perlu dipahami peserta mencakup ruang lingkup, tujuan, pelaksanaan, kompetensi pereviu, tahapan reviu hingga pendanaan kegiatan reviu.
Selain peningkatan kapasitas, sinergi antara APIP Provinsi dan APIP Kabupaten juga menjadi perhatian utama. Koordinasi dengan Bappeda/Bapperida, Biro Pemerintahan dan BPKAD dinilai penting agar hasil reviu tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah.
”Sinergi dan koordinasi yang erat diperlukan agar hasil reviu dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah di seluruh Papua Barat,” pesan Gubernur.
Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap sesi secara serius, aktif berdiskusi serta memanfaatkan sesi praktik yang disiapkan sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan di daerah masing-masing.
Hadirkan Narasumber Pemerintah Pusat
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Tim SKALA dan tenaga ahli SPM.
Kegiatan turut dihadiri Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Kementerian Keuangan, Direktur Implementasi SKALA/PFM Lead, Inspektur Provinsi Papua Barat, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta para pimpinan APIP, Bappeda/Bapperida, Biro Pemerintahan dan BPKAD Provinsi Papua Barat.
Peserta juga berasal dari tujuh kabupaten di Papua Barat, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Fakfak dan Kaimana.
Workshop ini pada akhirnya diharapkan tidak sekadar meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi baru, tetapi menjadi instrumen untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat.
Sebab, kualitas pengelolaan DAU pada akhirnya tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi anggaran, melainkan dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua Barat.[ars]
Comment