Jakarta, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan sektor perdagangan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu ditandai dengan pertemuan Gubernur Papua Barat bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan di Papua Barat, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat serta penguatan distribusi barang guna mendukung stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Kiri-Kanan, Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat temui Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Dr. Budi Santoso, M.Si(Foto dok Pemprov Papua Barat)
Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Drs. Ali Baham Temonggmere, MTP; Inspektur Daerah Dr. Erwin P.H Saragih S.H.,M.H; Kepala Bappeda Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., M.Si; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev.; Kepala Dinas Pendidikan Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd; Kepala Dinas Sosial Dr. Lasarus Indouw, SP., MM.; Kepala Biro Pemerintahan Setda Samoel Aronggear, S.STP., M.Si; Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Oni Dowansiba, S.IP., MM; serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi, SH.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada Kementerian Perdagangan, khususnya terkait pengembangan fasilitas perdagangan di berbagai kabupaten. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
Pemerintah daerah menilai keberadaan pasar rakyat memiliki peran penting sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tempat tumbuhnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta instrumen pengendalian harga di daerah.
Namun, kondisi sarana dan prasarana perdagangan di sejumlah wilayah Papua Barat saat ini dinilai masih memerlukan peningkatan. Beberapa pasar rakyat masih menghadapi keterbatasan dari sisi infrastruktur bangunan, sanitasi, tata kelola, hingga aksesibilitas yang belum memadai.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas fasilitas perdagangan di Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah program strategis, di antaranya pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas sarana perdagangan yang sehat dan tertata, serta pembangunan gudang distribusi provinsi guna memperlancar distribusi barang dan menjaga stabilitas harga.
Penguatan sektor perdagangan ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap berbagai usulan tersebut dapat memperoleh dukungan dari Kementerian Perdagangan, baik melalui program nasional, pendanaan APBN, sinergi lintas kementerian dan lembaga, maupun skema kemitraan pembangunan lainnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi kunci untuk membangun sistem perdagangan yang lebih kuat di Papua Barat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merat[rls]
Comment