Jakarta, beritago.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik dan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar SMSI bersama sejumlah tokoh media dan pengamat politik di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026) malam.
Pertemuan tersebut membahas arah pemerintahan Prabowo Subianto di tengah dinamika nasional dan global. Diskusi yang berlangsung dalam suasana santai itu menghasilkan kesepahaman bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pemerintahan melalui fungsi kontrol sosial yang objektif dan bertanggung jawab.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan organisasinya sepakat mendukung iktikad baik Presiden Prabowo dalam memimpin bangsa. Namun, dukungan tersebut tidak berarti mengabaikan fungsi kritis media terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, SMSI akan terus mencermati berbagai kebijakan pemerintah serta menyampaikan masukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif,” kata Firdaus.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, yang merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, menegaskan bahwa SMSI harus mengambil peran sebagai tulang punggung, katalisator, sekaligus stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menekankan, dukungan terhadap pemerintah perlu tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat. Dukungan penuh dapat diberikan sepanjang orientasi dan niat pemerintah tetap diarahkan bagi kemajuan bangsa.
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif mengingatkan pentingnya melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional. Menurutnya, terdapat keberpihakan Presiden terhadap kepentingan nasional yang perlu dinilai secara objektif oleh masyarakat.
Diskusi tersebut turut dihadiri Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta sejumlah pengurus pusat SMSI.
Sebagai tindak lanjut, SMSI berencana merangkum berbagai pandangan dan poin penting hasil diskusi ke dalam dokumen rekomendasi strategis serta karya literatur. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dari kalangan industri media siber nasional.
Melalui langkah ini, SMSI ingin menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah dan sikap kritis media bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.[**/rls]
Comment