Manokwari, Beritago.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat memasuki tahap lanjutan dalam proses pengawasan keuangan daerah. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2025 telah beralih dari tahap pertama ke tahap kedua yang akan berlangsung pada April mendatang, yakni pemeriksaan rinci.
Pernyataan tersebut disampaikan saat apel gabungan perdana usai libur panjang dan cuti bersama yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti capaian positif dari hasil pemeriksaan awal.
“Laporan dari BPK menunjukkan bahwa pada tahap pertama ini hanya terdapat temuan pada satu dinas dan satu biro. Hal ini patut diapresiasi karena mencerminkan kinerja pimpinan OPD dan ASN yang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” ujar Dominggus.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan yang signifikan. Minimnya temuan pada tahap awal pemeriksaan mencerminkan peningkatan disiplin administratif serta kesadaran terhadap prinsip transparansi di kalangan aparatur sipil negara.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah menjadi lengah. Ia menegaskan bahwa dua temuan yang ada harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Saya minta dinas dan biro yang memiliki temuan segera menyelesaikannya dan mempertanggungjawabkannya secara tuntas. Jangan sampai hal ini mengganggu visi dan misi pembangunan yang sedang kita jalankan bersama,” tegasnya.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pesan Gubernur jelas: kinerja baik harus dipertahankan, sementara setiap kekurangan harus segera diperbaiki.[ars]
Comment