Manokwari, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Desa dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal di Papua Barat.
Dalam agenda itu, Gubernur Dominggus Mandacan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat, di antaranya Plt. Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Gubernur menyampaikan berbagai usulan program strategis yang dirancang untuk memperkuat pembangunan kampung secara terpadu dan berbasis potensi lokal. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap adanya dukungan kebijakan, pendanaan, serta pendampingan teknis dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar berbagai program prioritas pembangunan kampung di Papua Barat dapat terlaksana dengan baik,” ujar Dominggus.
Salah satu program utama yang diajukan adalah penguatan ekonomi desa melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Beberapa kawasan yang diusulkan antara lain Kampung Mena di Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, serta Kampung Wisata Kwawu di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.
Pengembangan kawasan wisata tersebut direncanakan mencakup pembangunan homestay berbasis masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung seperti dermaga kecil, MCK, area usaha UMKM, hingga penataan kawasan wisata serta penguatan kelembagaan pengelola kampung wisata.
Selain sektor pariwisata, Pemprov Papua Barat juga mengusulkan pengembangan Agrowisata Sagu di Kampung Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni. Kawasan ini direncanakan menjadi pusat edukasi dan produksi sagu berbasis kearifan lokal, termasuk pembangunan pusat pengolahan sagu terpadu serta pemberdayaan kelompok tani dan BUM Kampung.
Pengembangan kawasan wisata dataran tinggi di Danau Anggi dan Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak, juga menjadi salah satu prioritas. Program tersebut meliputi penataan kawasan wisata, pembangunan fasilitas dasar pariwisata, serta pengembangan produk hortikultura lokal yang menjadi potensi unggulan daerah.
Tak hanya itu, Pemprov Papua Barat turut mengusulkan pengembangan ekowisata mangrove terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni melalui pembangunan jalur tracking mangrove, pusat edukasi lingkungan, serta penguatan kelompok sadar wisata dan komunitas konservasi.
Di bidang tata kelola pemerintahan kampung, pemerintah provinsi mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan aset kampung, penguatan kelembagaan BUM Kampung, pendampingan pengelolaan wisata desa, serta digitalisasi administrasi kampung.
Sementara pada sektor infrastruktur dasar, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan wisata desa, peningkatan akses jalan menuju kampung wisata, serta penyediaan energi terbarukan skala kecil bagi wilayah terpencil.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga menjadi perhatian utama melalui pendekatan lintas sektor berbasis potensi unggulan daerah. Program tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah kampung serta memperkuat konektivitas antar wilayah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih, penguatan ekonomi berbasis teknologi, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar-sanggar seni di tingkat kampung.
Menutup pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti berbagai usulan program secara teknis. Dukungan pendanaan diharapkan dapat bersumber dari APBN, Dana Desa, maupun skema pembiayaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desa dan kampung di Papua Barat yang mandiri, maju, serta berkelanjutan.
Kadang pembangunan desa memang tidak terdengar dramatis seperti proyek kota besar. Namun sejarah sering membuktikan, peradaban yang kuat justru lahir dari kampung yang hidup, ekonomi lokal yang bergerak, dan masyarakat yang percaya masa depan mereka tidak tertinggal.[rls]
Comment