Manokwari, Beritago.com – Memasuki akhir September 2026, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani kembali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera menyelesaikan dokumen pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Lakotani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Tim TAPD bekerja serius serta memanfaatkan waktu yang tersisa secara efektif agar proses pengajuan APBD Perubahan tidak mengalami keterlambatan.
“OPD terkait atau Tim TAPD benar-benar serius dalam menyusun anggaran perubahan ini. Jangan terlambat, gunakan waktu yang tersisa ini lebih efektif lagi,” tegas Lakotani dalam amanatnya saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (21/9/2026).
Selain persoalan penyusunan anggaran, Lakotani juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pegawai OPD, terutama dalam mengikuti siklus penganggaran dan tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kedisiplinan dalam setiap tahapan administrasi menjadi penting agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lakotani juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tertutup bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu sebelumnya, terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026.
“Dalam rapat tertutup dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Minggu lalu, mereka menanyakan apakah masih bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada bulan berjalan APBD Perubahan 2026,” ungkapnya.
Karena itu, Lakotani mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar setelah APBD Perubahan ditetapkan, pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Jika benar-benar sudah ditetapkan, saya mengimbau agar semuanya bekerja tertib sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia secara khusus meminta seluruh pejabat maupun pegawai yang mengikuti rapat bersama KPK untuk memperhatikan dan menjalankan arahan yang telah disampaikan, termasuk dalam hal tertib administrasi serta kepatuhan terhadap batas waktu dan regulasi.
“Saya meminta semua yang ikut rapat tertutup dengan KPK Minggu lalu agar mengikuti arahan. Bekerja jangan bermain-main, tertib dan disiplin administrasi. Demikian juga dengan hasil-hasil rapat kemarin, sesuai dengan timeline yang menjadi ikatan oleh berbagai regulasi yang kita ikuti,” tegas Lakotani.
Lakotani menambahkan, pembahasan bersama KPK tersebut pada prinsipnya bertujuan mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat agar menjalankan seluruh proses pemerintahan secara tertib dan tetap berada dalam koridor aturan.
“Sekali lagi saya meminta perhatian semua. Tujuan rapat kemarin mereka mau kita tertib dan berjalan di atas koridor aturan yang sudah ada,” katanya.
Ia menjelaskan, rapat tertutup tersebut dihadiri unsur KPK dari Subdirektorat Pencegahan serta dua orang dari bidang penindakan.
“Yang ikut rapat tertutup kemarin adalah dari KPK direktorat Pencegahan dan ada dua orang dari bidang penindakan,” tutup Lakotani.[ars]
Comment