Manokwari, Beritago.com — Kinerja perencanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menjadi sorotan. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menginput kegiatan anggaran tahun 2026 ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel perdana usai libur panjang dan cuti bersama di halaman Kantor Gubernur Papua Barat,Senin(30/3/26).
Gubernur Papua Barat,Drs Dominggus Mandacan saat pimpin Apel di halaman Kantor Gubernur Papua Barat,Senin(30/3/26)
Dalam amanatnya, ia menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan OPD dalam memasukkan data perencanaan kegiatan.
“Masih banyak OPD yang belum menginput daftar kegiatan di SiRUP. Ada yang sudah 100 persen, ada yang 80 persen, 50 persen, ada yang 20 persen, bahkan ada yang sama sekali belum menginput atau nol persen,” tegasnya.
Dari total 50 OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, sebanyak 23 OPD tercatat belum melakukan input sama sekali. Gubernur bahkan menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi daftar OPD tersebut.
“Ada 23 OPD yang nol persen. Datanya ada pada saya. Kalau saya bawa, pasti saya bacakan agar semua bisa mendengar,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah tindak lanjut, Gubernur memastikan daftar OPD yang belum patuh tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam penginputan SiRUP akan berdampak langsung pada proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan proyek dan menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran.
“Saya berharap ini menjadi perhatian serius. Proyek dan pekerjaan di masing-masing OPD harus segera dilelang dan dikerjakan, agar tidak terulang keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran juga harus maksimal hingga akhir tahun,” tandasnya.[ars)
Comment