Manokwari,Beritago.com — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat meningkat menjadi 68,48 pada 2025, dibandingkan 67,69 pada 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 18,68 persen pada Maret 2026.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari perkembangan pembangunan daerah yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dominggus dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (12/10/2026).
Dominggus menjelaskan, tingkat kemiskinan Papua Barat turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali menurun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
Menurutnya, perkembangan indikator sosial tersebut perlu menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka Papua Barat tercatat sebesar 4,19 persen pada Mei 2026. Sementara itu, Gini Ratio pada Maret 2026 berada di angka 0,384, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat.
Dari sisi perekonomian, Dominggus menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 mencapai 6,46 persen. Namun, pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,73 persen.
Ia menambahkan, capaian tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan kerja.
Selain itu, pada pidatonya, Gubernur juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tiga program prioritas pembangunan, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
Menurut Dominggus, ketiga program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia mengatakan, pembangunan pendidikan harus mampu memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas. Di bidang kesehatan, pelayanan yang layak dan mudah dijangkau perlu terus diperkuat, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Sementara itu, melalui Papua Barat Produktif, pemerintah berupaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha maupun lapangan kerja bagi masyarakat.
Dominggus menambahkan, tantangan pembangunan Papua Barat masih berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan akses pelayanan dasar, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta belum meratanya kesempatan ekonomi di sejumlah wilayah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran agar manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Selain menyoroti capaian sosial dan ekonomi, Dominggus mengatakan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari arah pembangunan Papua Barat.
Ia menjelaskan, Papua Barat memiliki kekayaan alam berupa hutan tropis, keanekaragaman hayati, kawasan pesisir, dan wilayah laut yang menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, kekayaan tersebut harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dominggus menambahkan, pemerintah mendorong pengembangan pembangunan rendah emisi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan generasi mendatang.
Dalam konteks tersebut, Dominggus menilai masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga wilayah, melestarikan tradisi, dan mempertahankan pengetahuan lokal yang berkaitan erat dengan kelestarian alam.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya investasi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Dominggus mengatakan, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, peneliti, tokoh adat, dan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan pengawasan, serta memastikan kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia menambahkan, tantangan perubahan iklim, ancaman kerusakan ekosistem, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut Papua Barat untuk mengembangkan pola pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan.
Dengan demikian, Dominggus berharap peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
Momentum HUT ke-27 Provinsi Papua Barat, menurutnya, menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup, memperoleh kesempatan yang lebih luas, dan menikmati manfaat pembangunan secara adil.[ars]
Comment