Politik
Home / Politik / Suara Timur Indonesia Minta Polemik Pendidikan Gibran Harus Dihentikan

Suara Timur Indonesia Minta Polemik Pendidikan Gibran Harus Dihentikan

Sekretaris Umum Yayasan Suara Timur Indonesia, Freni Lutruntuhluy, S.Pd (foto-ist)

JAKARTA – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) meminta semua pihak untuk tidak lagi terpengaruh atau berwacana atas polemic Ijasah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, setelah pihak Management Development Institute of Singapore (MDIS) memberikan klarifikasi maka dengan sendirinya tidak ada lagi kegaduhan seperti yang terjadi bekalangan ini.

“Kami dari Yayasan Suara Timur Indonesia meminta public untuk bijak menerima kiriman berita-berita terkait ijazah Wapres kita. Ini sebenarnya sudah selesai Ketika MDIS menjelaskannya kepada public”, kata Sekretaris Umum Yayasan STI Freni Lutruntuhluy, di Jakarta pada 28 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelaskan hal itu kepada public dengan data MDIS, harusnya tidak ada lagi kegaduhan di public, namun situasinya makin menjadi-jadi.

“MDIS telah menyampaikan klarifikasi tentang pendidikan Gibran. MDIS menyatakan Gibran menyelesaikan Diploma, dilanjutkan dengan gelar Sarjana Sains di bidang Pemasaran yang diberikan oleh mitra MDIS, University of Bradford, Inggris”, ungkap Freni Lutruntuhluy mengutip penyampaian pihak PSI saat itu.

Dijelaskan, Seharusnya penjelasan MDIS tersebut menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran.

Meriah di Manokwari, Siswa dan Warga Tumpah Ruah di Pinggir Jalan: “Mas Wapres, Love You!”

“Mereka kalau ingin mencari kebenaran, mestinya sudah selesai kan begitu. Lembaga Pendidikan MDIS memberikan klarifikasi itu selesai barang itu,” katanya mengutip Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan pada Jumat 3 Oktober 2025.

Freni Lutruntuhluy, Putera asal Maluku itu melihat gerakan ini sarat politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres Gibran bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan kegaduhan di ruang politik”, tegasnya.

Dalam pernyataan MDIS Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari 2007 hingga 2010.

Sisi lain yang disoroti Yayasan Suara Timur Indonesia adalah meminta penegak hukum agar tegas terhadap mereka-mereka yang dengan lantang menyebut pemimpin di negeri ini dengan kata-kata yang sangat tidak manusiawi.

“Kelompok yang membenci keluarga Pak Jokowi dan Wapres Gibran terlalu dengan sadar mengeluarkan banyak kata-kata yang tidak sepantasnya dipublikasikan ke media. Kami juga menyesali bagaimana penegak hukum terkesan tidak tegas terhadap hal seperti itu.

Audit Rampung, Saatnya Kejati Papua Barat Buktikan Ketegasan Hukum di Kasus ATK Sorong

Yayasan ini juga meminta kepada pemerintah untuk tegas terhadap Gerakan-gerakan semacam ini karena sangat berbahaya masa depan bangsa dan negara kalau hal seperti mengumbar kebencian itu terus terjadi kepada pemimpin di bangs aini. (tim-ardo)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement