Dukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Mewujudkan Papua Barat yang, bersih , transparan dan akuntabel
Manokwari, Beritago.com — Komitmen transparansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat menunjukkan hasil positif. Seluruh pejabat wajib lapor (WL) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipastikan telah menyelesaikan pelaporan tepat pada batas waktu yang ditetapkan, Selasa (31/3/2026).
Kepatuhan penuh ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menegaskan pentingnya disiplin pelaporan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara negara.
Berdasarkan data Inspektorat Papua Barat, sebanyak 163 pejabat yang masuk kategori wajib lapor telah menginput LHKPN mereka ke dalam sistem secara lengkap. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Daerah Papua Barat, Dr Erwin P.H. Saragih S.H., M.H, melalui Admin WL LHKPN, Warianti Pulungan SE., M.Si
Admin WL LHKPN pada Inspektorat Daerah Papua Barat, Warianti Pulungan
“Iya benar, seluruh pejabat sudah melaporkan LHKPN-nya dan sudah terinput dalam sistem sesuai batas waktu yang ditentukan,” ujar Warianti Pulungan, Rabu (1/4/2026).
Meski sempat menghadapi kendala teknis, khususnya pada tingginya trafik sistem menjelang tenggat waktu, proses pelaporan tetap dapat diselesaikan. Dalam tiga hari terakhir sebelum batas akhir, tercatat masih ada 24 pejabat yang belum melapor. Namun, angka tersebut terus menurun hingga seluruhnya rampung tepat waktu.
Warianti mengungkapkan, upaya pendampingan dilakukan secara intensif, bahkan hingga larut malam. Tim admin tetap siaga memberikan bantuan teknis melalui komunikasi daring demi memastikan tidak ada pejabat yang tertinggal dalam proses pelaporan.
“Kami sampai menerima banyak panggilan via WhatsApp hingga tengah malam untuk pendampingan. Tapi berkat kerja sama semua pihak, akhirnya seluruh laporan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Keberhasilan ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pejabat daerah terhadap kewajiban pelaporan kekayaan. Di sisi lain, capaian ini juga memperkuat citra tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Papua Barat.
Dengan selesainya pelaporan LHKPN secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga konsistensi integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.[ars]
Comment