Manokwari, Beritago.com — Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat terus menguat setelah daerah ini kembali masuk dalam daftar tujuh provinsi dengan penyerapan APBD terendah di Indonesia. Sorotan terbaru datang dari Ketua Aliansi Peduli Pembangunan dan Ekonomi Papua Barat, Anthon Worabai, yang menilai lemahnya respons dan kinerja bagian keuangan Pemprov telah memberi dampak langsung pada stagnasi ekonomi masyarakat.
Worabai menegaskan bahwa kondisi ekonomi rakyat kini berada pada titik paling rentan. Pasar Sentral Sanggeng—yang selama ini menjadi urat nadi perputaran uang di Manokwari—masih lumpuh total selama beberapa tahun terakhir. Para pedagang kecil terpaksa berjualan beralaskan karung, menempati trotoar dan bahu jalan, tanpa fasilitas yang layak.
“Ketika masyarakat berjuang bertahan hidup, pemerintah justru lamban menyerap anggaran. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah dikembalikan ke kas negara?” ujar Worabai dengan kecewa,Senin(24/11)
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bukan sekadar soal teknis administrasi, tetapi menunjukkan lemahnya kendali manajemen keuangan daerah. Ia menyoroti peran Kepala Keuangan sebagai nakhoda yang seharusnya memastikan anggaran berjalan sesuai pedoman pelayanan keuangan dan aturan perundang-undangan.
Rendahnya realisasi belanja daerah, tambah Worabai, berpotensi memengaruhi besar kecilnya transfer anggaran pusat ke daerah. Menteri Keuangan sebelumnya telah mengingatkan para kepala daerah—gubernur, bupati, hingga walikota—untuk mengelola anggaran dengan cepat, tepat, dan efektif demi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Papua Barat adalah salah satu provinsi dengan serapan anggaran paling rendah. Ini mencoreng marwah gubernur karena menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola anggaran,” tegasnya.
Atas kondisi ini, Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan dan Ekonomi Papua Barat menyatakan akan menggelar aksi damai pada 2 Desember 2025 mendatang di Kantor Gubernur Papua Barat sebagai bentuk desakan agar pemerintah tidak lagi mengabaikan situasi akut ekonomi masyarakat.
Saran Positif: Langkah Realistis untuk Tingkatkan Penyerapan APBD
Di balik kritik, Worabai juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah korektif yang cepat dan efektif. Beberapa masukan konstruktif yang dianggap krusial, antara lain:
Pertama, percepatan proses administrasi di bagian keuangan dan OPD teknis. Terlambatnya verifikasi dokumen dan lambatnya proses pencairan menjadi penghambat utama kegiatan fisik dan sosial.
Kedua, memperketat koordinasi antara BPKAD, Bappeda, dan OPD pelaksana. Tanpa sinkronisasi program, anggaran akan terus tersendat.
Ketiga, memastikan proyek-proyek prioritas—seperti pemulihan ekonomi, pembangunan pasar Sanggeng, dan program pemberdayaan masyarakat—dijalankan lebih awal. Pelaksanaan proyek tidak boleh menumpuk di akhir tahun anggaran.
Keempat, Pemprov perlu menerapkan sistem monitoring real time, sehingga setiap keterlambatan bisa segera dideteksi dan diatasi, sesuai arahan pemerintah pusat.
Langkah-langkah tersebut, jika dijalankan secara konsisten, diyakini dapat menaikkan serapan anggaran dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Papua Barat.[rls]
Comment