Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Amrizal Tahar, S.H., M.H.,
Manokwari, Beritago.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) bantuan sosial bahan pokok pada Biro Perekonomian Setda Papua Barat tahun anggaran 2023 resmi melaju ke tahap penyidikan. Langkah ini menjadi babak baru pengusutan kasus yang sejak Mei 2025 ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.
Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Amrizal Tahar, S.H., M.H., mengonfirmasi peningkatan status perkara tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/12). Ia menegaskan bahwa tim penyidik telah mengumpulkan kecukupan awal unsur pelanggaran sehingga perkara dinyatakan layak naik ke tahap penyidikan.
“Kita sudah naikkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan belum lama ini,” ujarnya.
Amrizal menekankan komitmennya bahwa dua perkara tingkat provinsi yang saat ini ditangani Kejari Manokwari akan terus diproses hingga berkekuatan hukum tetap, sepanjang seluruh unsur pidana terpenuhi. Ia menjelaskan bahwa fase penyidikan akan berjalan lebih intensif dibandingkan penyelidikan sebelumnya.
“Kalau sudah masuk penyidikan, kami tidak lagi ‘mengundang’ seperti saat penyelidikan. Kita akan ‘memanggil’ para pihak untuk diperiksa sebagai saksi,” tegasnya.
Meski demikian, Amrizal mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan personel dan luasnya wilayah kerja. Kejari Manokwari, yang hanya memiliki sembilan jaksa penyidik, harus menangani kasus untuk wilayah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama.
“Personel penyidik kita hanya sembilan orang, jadi ritme kerja seperti berjalan. Tapi awal tahun depan kita akan gas kencang. Bila perlu, kita akan minta tambahan personel dari Kejati Papua Barat, untuk menyelesaikan tunggakan kasus yang sudah ada,” tandasnya.
Sebelumnya, Kejari Manokwari juga telah menaikkan status dugaan penyalahgunaan anggaran beasiswa pada Dinas Pendidikan Papua Barat ke tahap penyidikan.
Publik kini menanti perkembangan berikutnya, terutama daftar pemanggilan saksi yang akan membuka arah penyidikan secara lebih terang. transparansi dan akuntabilitas anggaran sosial dan beasiswa. Kasus ini berpotensi menjadi indikator keseriusan aparat penegak hukum(Kejaksaan) menindak dugaan penyimpangan di Papua Barat khususnya di Manokwari.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi pembuktian “taring” Kajari Manokwari yang baru—apakah perkara benar-benar berjalan hingga berkekuatan hukum tetap sekaligus menjadi barometer pengawasan pengelolaan anggaran publik di Papua Barat.[*]
Comment