[Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan]
Fenomena bahwa masyarakat lebih tertarik menjadi kepala kampung perlu dilihat secara kritis. Posisi kepala kampung dianggap strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga isu ini sering menjadi bahan kampanye politik yang menarik perhatian. Tidak jarang pula, kepala kampung dijadikan alat atau tameng oleh elit politik lokal untuk memperkuat kepentingannya.
Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa jabatan kepala kampung sering dipersepsikan sebagai akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, bukan sebagai tanggung jawab untuk membangun. Apabila pola pikir masyarakat hanya diarahkan pada uang semata, maka sistem tatanan sosial dan nilai kehidupan akan terabaikan.
Sebaliknya, yang lebih penting untuk ditumbuhkan adalah budaya kerja, budaya inovasi, budaya kreatif, dan budaya produktif. Nilai-nilai inilah yang dapat menggerakkan perubahan di tingkat kampung, menjadikan jabatan kepala kampung bukan sekadar posisi administratif, tetapi motor pembangunan yang sesungguhnya.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama pemerintah kampung memiliki kewajiban untuk merumuskan program kerja secara tepat sasaran, dengan perencanaan yang matang serta berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada anggaran, tetapi juga pada kualitas manusia dan keberlanjutan kehidupan sosial di Papua Pegunungan.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma” membangun masyarakat tidak boleh sekadar mengejar uang, tetapi harus berlandaskan pada komitmen memperkuat daya saing, kemandirian, serta masa depan generasi.
Dari aspek sosial-budaya, jabatan kepala kampung memiliki posisi istimewa karena dianggap sebagai representasi masyarakat adat sekaligus pemimpin terdekat dengan warga. Namun, ketika jabatan ini lebih dipandang dari sisi ekonomi dan politik semata, maka nilai-nilai luhur masyarakat—seperti gotong royong, kerja keras, inovasi, dan produktivitas—terancam terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kembali budaya kerja, budaya kreatif, dan budaya produktif agar kampung tidak hanya menjadi objek politik, tetapi pusat pembangunan manusia Papua Pegunungan.
Sementara dari sisi regulasi, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menegaskan bahwa kepala desa/kampung berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDes dan RKPDes yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa, termasuk yang bersumber dari Otsus di Papua, diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah dan kampung memiliki mandat hukum yang jelas untuk memastikan setiap program kerja tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
Kesimpulannya, jabatan kepala kampung seharusnya tidak dijadikan tameng politik, melainkan dijalankan sesuai nilai sosial-budaya masyarakat dan kerangka hukum nasional. Jika kedua aspek ini dijalankan secara konsisten, maka kampung akan benar-benar menjadi basis pembangunan manusia yang mandiri, berdaya, dan berkeadilan.
Sebagai Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan, saya berharap pemerintah daerah bersama pemerintahan kampung mampu menempatkan pembangunan berbasis masyarakat sebagai prioritas utama. Jabatan kepala kampung jangan hanya dipandang sebagai akses politik atau sumber dana, melainkan sebagai amanah sosial dan budaya untuk membangun manusia Papua dari akar rumput.
Selamat malam Untuk kita semua salam doa sehat selalu wa wa wa 🙏🏿
Wamena Leyowa. 09-september-2025
Comment