Manokwari, Beritago.com — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyatakan keprihatinan mendalam atas pemberitaan media terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi bernilai miliaran rupiah yang melibatkan oknum Jaksa, mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, SH, MH (NNNM).
Sebagai sesama penegak hukum, Warinussy menilai kasus tersebut patut disesalkan karena berpotensi mencederai kepercayaan publik serta memengaruhi cara pandang negara terhadap kapasitas, integritas, dan akhlak anak-anak Papua Asli yang sedang meniti karier di Korps Adhyaksa.
“Perbuatan oknum tidak boleh menjadi cermin bagi keseluruhan. Apalagi negara melalui kebijakan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 telah secara jelas membuka ruang keterlibatan anak-anak Papua Asli dalam institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” jelas Warinussy dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu(14/1/26).
Ia menegaskan, sebagai advokat dan pembela hak asasi manusia (human rights defender/HRD), dirinya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin agar tetap memberikan ruang, kepercayaan, dan kesempatan yang adil bagi para jaksa anak asli Papua untuk mengabdi secara profesional dan bermartabat.
Menurut Warinussy, kasus yang menjerat NNNM tidak boleh dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh jaksa Papua. Ia menekankan bahwa banyak jaksa Papua Asli yang bersih, berintegritas, memiliki kecerdasan intelektual, serta menjunjung tinggi etika dan moral dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Namun demikian, Warinussy secara tegas mendukung langkah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia mendesak agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia membongkar secara menyeluruh dugaan aliran dana dalam kasus tersebut, termasuk jika terdapat oknum jaksa lain yang diduga ikut menikmati atau terlibat dalam praktik melawan hukum itu.
“Jika ada oknum jaksa lain yang turut terlibat atau menikmati aliran dana dari kasus NNNM, maka harus segera ditindak tegas. Minimal dinonaktifkan dari jabatannya dan dihadapkan pada proses pemeriksaan hukum secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Warinussy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum yang bersih, adil, dan tegas justru menjadi kunci untuk menjaga marwah institusi Kejaksaan sekaligus melindungi masa depan generasi jaksa Papua yang bekerja dengan jujur dan berintegritas.[red]
Comment