Manokwari, Beritago.com – Gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa Papua Barat menggelar aksi damai di kawasan Lampu Merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, Rabu (11/2/2026), sebagai bentuk pernyataan sikap menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian serta menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat sebagai perwakilan lembaga legislatif daerah untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat.
Penanggung jawab aksi, Jalil Lambara, dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari kesadaran masyarakat dan mahasiswa Papua Barat tanpa adanya kepentingan politik, bayaran, maupun intervensi pihak mana pun.
“Gerakan ini murni dari masyarakat dan mahasiswa Papua Barat. Tidak ada tendensi apa pun. Ini lahir dari kecintaan terhadap Polri sebagai lembaga sipil negara,” tegas Jalil.
Ia menjelaskan, Polri merupakan bagian dari masyarakat sipil yang dibedakan hanya oleh tugas dan tanggung jawab negara yang diemban. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan Polri sebagai lembaga sipil negara di bawah Presiden.
Ketua DPR PB,Orgenes Wonggor saat menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat dan mahasiswa di TL.Haji Bouw, Manokwari
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, hadir langsung di lokasi untuk menerima aspirasi massa. Ia memastikan bahwa DPR Papua Barat secara kelembagaan mendukung aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya kepada Presiden Republik Indonesia.
“Poin utama dari aspirasi ini adalah dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Atas nama lembaga DPR Papua Barat dan seluruh fraksi, kami mendukung hal tersebut,” ujar Orgenes.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan mahasiswa akan diteruskan secara resmi kepada Presiden dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan sesuai mekanisme kelembagaan.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan secara resmi dan kami kawal prosesnya,” tambahnya.
Orgenes juga mengapresiasi sikap tertib para peserta aksi serta mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua Barat.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat,Amin Ngabalin saat bertemu wartawan di Tl.Haji Bouw Manokwari,Selasa(11/2/26)
Sikap senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, yang turut menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia.
Amin menilai, aspirasi yang disampaikan secara damai oleh gabungan masyarakat, aktivis, dan mahasiswa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami menyambut positif aksi damai ini. Ini adalah hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara konstitusional dan normatif, Polri dibentuk sebagai alat negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri, Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang,” tegas Amin.
Amin juga menyatakan penolakan terhadap wacana pemisahan Polri atau pengalihannya ke bawah kementerian tertentu. Menurutnya, gagasan tersebut tidak sejalan dengan desain kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dukungan terbuka dari masyarakat, mahasiswa, dan DPR Papua Barat, aspirasi agar Polri tetap berada di bawah Presiden kini menguat dari daerah, menambah tekanan moral dan politik agar kebijakan keamanan nasional tetap berpijak pada konstitusi dan hukum yang berlaku.
Comment