Manokwari, beritago.com – Hari ini menjadi momentum penting bagi pengawasan pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H. resmi dilantik oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, sebagai Inspektur Daerah Papua Barat definitif, Jumat (17/10/2025). Pelantikan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, ini menandai akhir masa tugas Erwin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan mengukuhkan mandat penuhnya dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam prosesi pelantikan yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah serta unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa peran Inspektorat sangat vital dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menambahkan, percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peningkatan kualitas manajemen risiko, serta pengawasan keuangan daerah menjadi prioritas utama yang harus dijalankan secara konsisten. Dengan status definitif, Erwin kini memiliki legitimasi penuh untuk menata arah kebijakan pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Gubernur Mandacan juga mengungkapkan alasan percepatan pelantikan tersebut.
“Jika tidak dilantik segera, maka Pak Inspektur akan ditarik kembali ke Kejaksaan Agung RI. Karena itu, pelantikan ini harus dilakukan setelah melalui seluruh tahapan seleksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap Inspektur baru dapat memberdayakan seluruh staf dan memperkuat koordinasi lintas OPD.
“Tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan, audit, pembinaan, serta deteksi dini untuk pencegahan pelanggaran tanpa mengurangi ketegasan dalam menegakkan aturan. Gunakan jabatan ini untuk memperkuat sinergi dan jadikan Inspektorat Papua Barat motor penggerak sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tutup Gubernur.
Jejak Panjang: Dari Kejaksaan ke Dunia Pengawasan
Dr. Erwin P.H. Saragih memulai kariernya di Kejaksaan pada awal tahun 2000-an sebagai calon jaksa. Ia pernah menjabat sebagai Plt Kajari Teluk Bintuni, Kajari Biak, dan kemudian Kajari Sorong.
Perjalanan kariernya berlanjut ke posisi strategis sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum (Kabag TU Penkum) Kejaksaan Agung RI pada 2023.
Atas dedikasinya di lembaga Adhyaksa, Erwin menerima Satyalancana Karya Satya sebagai penghargaan atas integritas dan pengabdian dalam tugas negara.
Tahun 2024 menjadi babak baru dalam kariernya ketika ia “pulang” ke tanah kelahiran, Manokwari, untuk mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Papua Barat, hingga kini resmi menjabat sebagai Inspektur definitif.
Arah Kebijakan dan Ketegasan Pengawasan
Sebagai Inspektur Papua Barat, Erwin Saragih berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.
Selama menjabat sebagai Plt, ia menegaskan empat arah kebijakan utama pengawasan:
1. Penanganan Temuan BPK dan Pemulihan Kerugian Negara – menekankan tindak lanjut cepat atas setiap temuan agar tidak menumpuk dari tahun ke tahun.
2. Sinergi APIP dan APH – memperkuat kolaborasi antara pengawas internal dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak hukum.
3. Pendekatan Teguran hingga Eskalasi – memperkenalkan pola pembinaan yang bertahap: teguran administratif terlebih dahulu, kemudian eskalasi jika pelanggaran berulang.
4. Peningkatan Kapasitas Auditor Internal – melalui pelatihan SPIP dan pembinaan teknis guna memperkuat fungsi pencegahan.
Tantangan ke Depan
Erwin menyadari, tantangan pengawasan daerah tidak ringan. Ia harus menghadapi resistensi dari sebagian OPD dan potensi tekanan politik dari berbagai pihak. Namun, dengan prinsip transparansi dan keberanian moral, ia berkomitmen menjaga independensi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang berdiri di atas integritas.
“Yang paling penting adalah membangun sistem yang tetap berjalan meskipun pejabat berganti. Pengawasan tidak boleh bergantung pada figur, melainkan pada sistem yang kuat,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Dengan pelantikan definitif ini, Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H. resmi berada di garis depan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintahan Papua Barat. Perpaduan antara ketegasan hukum dari latar belakang kejaksaan dan pendekatan humanis dalam pembinaan birokrasi menjadikannya figur yang diharapkan mampu membawa semangat baru menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.[ars]
Comment