JAKARTA – Freni Lutruntuhluy, salah satu aktivis senior GMKI yang juga sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia itu mengkritik keras Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach yang gagal menjalankan program pemerintah pusat tentang program perumahan bersubsidi yang telah mendapat dukungan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
“Kita kritik ini karena fakta membuktikan kalau banyak sekali saudara/I kita di MBD yang hidupnya susah, mereka yang tinggal di kota saja terpaksa harus kosan padahal statusnya ASN. Ada juga keluarga yang hidup berdampingan bertahun-tahun disana tentu saja berharap ada peluang mendapatkan perumahan, tetapi sayang sekali program bagus Presiden Prabowo ini tidak direspon Pemda MBD”, ungkapnya kepada awak media di Jakarta pada sabtu (20/09/2025).
Menurutnya, semestinya pemerintah Kabupaten MBD merasa bersyukur karena kesempatan ini tidak datang secepatnya, selain itu juga peluang ini dapat memberi banyak manfaat tidak saja kepada mereka yang berstatus ASN, tetapi juga pihak swasta dan Masyarakat umum yang ingin memiliki rumah yang lebih baik.
“Kalau Bupati beralasan tidak ada lahan, tentu itu alasan yang tidak bisa diterima, kecuali beliau mungkin menghindari jangan sampai ada tambahan masalah kedepannya sebab saat ini juga ada sorotan Masyarakat tentang penggunaan gedung-gedung yang telah dibangun pemerintah untuk kebutuhan pasar namun kesannya mubasir saja dan itu merugikan daerah”, ungkap dia.
Meski demikian, kata Putera asal Damer itu, pemerintah sebetulnya memikirkan alternatif Solusi untuk menerima program ini misalkan menggandeng pelaku swasta yang telah memiliki lahan tinggal dihitung baik bersama developernya.
Dirinya menambahkan, ia memberi dukungan kepada anggota DPRD Provinsi Maluku Jhon Laipeni yang dengan lantang membicarakan masalah ini.
“Kita dukung DPRD yang pekah dengan apa yang rakyat rasakan, beliau lihat sendiri fakta-fakta itu barulah berbicara. Ini artinya cukup punya alasan kita mengatakan Bupati tidak melihat kepentingan rakyat dengan peluang perumahan yang sedang dilakukan Presiden Praboro Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka”, jelasnya.
Ditambahkan, peluang Gubernur memberi ratusan perumahan untuk jatah MBD kemungkinan tidak sampai 100 buah rumah atau hanya 50 unit atau bisa jadi gagal total. Jika ini benar-benar tidak diambil untuk kepentingan rakyat kita di MBD, maka sangat disesalkan sekali.
“Ini bukti bahwa Kepala daerah tidak mau berdiskusi dengan rakyatnya. Harusnya diskusi dong dengan rakyat, pelaku swasta, dan pengusaha local sehingga bisa dapat alternatifnya”. (An)
Comment