Jubir APAKO ; Kami hadir karena ingin Manokwari dan Papua Barat ini bergerak maju, lebih bersih, dan mendukung penuh kinerja APH dalam memberantas pelaku korupsi
Manokwari, Beritago.com — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAKO) Papua Barat akhirnya mengantongi legalitas resmi dan menyatakan diri hadir sebagai garda baru dalam pengawasan publik terhadap segala bentuk praktik korupsi di Papua Barat. Pengesahan ini diumumkan pada Jumat (14/11) di Manokwari, menandai langkah awal organisasi ini untuk bekerja lebih terarah dan terukur dalam mendukung penegakan hukum.
Juru bicara sekaligus Wakil Ketua APAKO, Kristian Nelson Kendy, menegaskan bahwa kehadiran APAKO bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi sebagai corong pengawasan yang aktif dan terlibat langsung dalam memonitor kinerja pemerintah serta aparat penegak hukum (APH) agar pemberantasan korupsi berjalan tanpa kompromi.
“Kami akan melakukan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kejaksaan di beberapa kabupaten, Kapolda, polres, dan Polresta. Kami ingin membangun jalur komunikasi yang jelas antara lembaga penegak hukum dan masyarakat,” ujarnya di Sekretariat APAKO di Jalan Sudirman, Borobudur, Kelurahan Padarni, Manokwari Barat.
Kris menambahkan, setelah legalitas rampung, APAKO kini tengah mempersiapkan agenda launching agar organisasi ini lebih dikenal publik sebagai wadah pengaduan, pendampingan, serta advokasi kasus-kasus korupsi.
“Kami hadir karena ingin Manokwari dan Papua Barat ini bergerak maju, lebih bersih, dan mendukung penuh kinerja APH dalam memberantas pelaku korupsi,” tegasnya.
Tugas dan Fungsi APAKO
Sebagai aliansi pemuda yang menolak segala bentuk korupsi, APAKO memosisikan diri dalam beberapa peran strategis:
1. Mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta potensi penyimpangan di instansi publik.
2. Menjadi jembatan pengaduan masyarakat, terutama warga yang takut atau kesulitan melaporkan dugaan korupsi secara langsung ke aparat hukum.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui dialog, kajian, dan rekomendasi yang ditujukan kepada APH.
4. Mendukung kerja Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga APH lainnya dalam proses pemberantasan korupsi melalui data, informasi, dan pemantauan lapangan.
5. Menguatkan kesadaran publik, khususnya generasi muda, tentang bahaya korupsi dan pentingnya membangun budaya anti-suap, anti-mark up, dan anti-abuse of power.
Dalam struktur APAKO Papua Barat, tercatat Christian Warinussy sebagai penasehat, Alexander Dedaida sebagai ketua, Kris Kendy sebagai wakil ketua, serta Worden Taribaba sebagai sekretaris.
Langkah resmi ini bukan hanya menambah energi baru dalam perlawanan terhadap korupsi di tanah Papua Barat, tetapi juga membuka ruang harapan bahwa masyarakat kini memiliki mitra strategis yang berani bersuara dan turut mengawal integritas publik.
Gerakan ini tinggal menunggu kiprah nyata, dan publik menantikan bagaimana APAKO akan menjadi “mata tambahan” bagi aparat hukum sekaligus tameng rakyat dari praktik korupsi yang selalu mencoba menyelinap dalam gelap.[ars]
Comment