Manokwari, Beritago.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat memproyeksikan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp4,468 triliun. Proyeksi ini disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat membacakan nota keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Sidang III Tahun 2025 di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (12/12/2025) malam.
Mandacan menegaskan, penyampaian nota keuangan RAPBD merupakan amanat konstitusional sekaligus wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik melalui lembaga legislatif.
Menurut gubernur, arah kebijakan pembangunan Papua Barat tahun 2026 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional yang bersifat wajib (mandatory), serta diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat 2026. Penetapan prioritas pembangunan mempertimbangkan dinamika isu strategis nasional dan provinsi, tantangan pelayanan dasar, tugas fungsi perangkat daerah, serta pokok-pokok pikiran DPR Papua Barat yang telah dihimpun dalam RKPD 2026.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Papua Barat.
Seluruh arah kebijakan tersebut, lanjut Mandacan, dikemas dalam program prioritas Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif yang telah mulai diimplementasikan sejak 2025.
Dalam gambaran umum RAPBD 2026, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp4,408 triliun. Angka ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp645 miliar, yang meliputi pajak daerah Rp174 miliar, retribusi daerah Rp26 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp402 miliar, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp42 miliar.
Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp3,762 triliun. Dana tersebut terdiri atas dana perimbangan sebesar Rp3,259 triliun, dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp402 miliar, serta komponen pendapatan sah lainnya sebesar Rp807 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,468 triliun. Belanja operasional mendominasi dengan nilai Rp2,94 triliun, yang mencakup belanja pegawai Rp882 miliar, belanja barang dan jasa Rp836 miliar, belanja hibah Rp371 miliar, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp4,072 miliar.
Untuk belanja modal, pemerintah daerah mengalokasikan Rp455 miliar. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah Rp21 miliar, peralatan dan mesin Rp53 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp59 miliar, pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi Rp258 miliar, serta aset tetap lainnya sebesar Rp52 miliar. Selain itu, belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp40 miliar.
Belanja transfer direncanakan mencapai Rp1,878 triliun, yang terdiri dari belanja bagi hasil Rp104 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp1,774 triliun. Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 mencatat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp60 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan.
“Rancangan APBD ini kami sampaikan untuk diteliti, dikaji, dan dibahas secara mendalam oleh DPR Papua Barat sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Mandacan.
Usai penyampaian nota keuangan, Wakil Ketua II DPR Papua Barat selaku pimpinan rapat paripurna, Syamsudin Seknun, menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, sebelum rapat ditutup.
Comment