Manokwari, Beritago.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025 di Manokwari, Senin (8/12/2025). Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Papua Barat itu mengusung tema: “Memperkuat Ekosistem Pencegahan Korupsi Melalui Kolaborasi APIP–APH.”
Rakorwasda dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Dalam sambutannya, Mandacan menegaskan bahwa forum tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Menurutnya, pembangunan yang tengah berjalan di Papua Barat membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. “Pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang solid antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Mandacan.
Kolaborasi APIP–APH: Fondasi Kuat Pencegahan Korupsi
Dalam upaya pencegahan korupsi, peran APIP dan APH menjadi dua unsur penting yang saling melengkapi. APIP, melalui inspektorat provinsi serta kabupaten/kota, bertugas melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, memastikan program berjalan tepat sasaran, sekaligus mendeteksi dini potensi penyimpangan.
APH—meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya—berfungsi melakukan penindakan ketika pelanggaran hukum telah terjadi.
Kolaborasi keduanya menghadirkan mekanisme pencegahan berlapis: APIP menjadi rem awal untuk mencegah penyimpangan serta APH menjadi pagar hukum yang memastikan akuntabilitas berjalan.
Sinergi APIP–APH dinilai sangat krusial dalam pengawasan proyek pembangunan, penggunaan dana transfer pusat, serta anggaran pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan integrasi data dan koordinasi yang jelas, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan.
Mandacan berharap Rakorwasda mampu menghasilkan peta pengawasan tahun 2026 yang lebih terukur. “Setiap rupiah yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mandacan juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks sehingga sistem pengawasan harus terus diperbarui.
“Kita tidak boleh tertinggal dari kecepatan masalah. Metode pemeriksaan dan pengawasan harus mengikuti perkembangan teknologi digital,” katanya.
Pantauan media menunjukkan kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya:
Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. – Ketua Komisi Kejaksaan RI
Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M.Si – Inspektur III Itjen Kemendagri
Selain itu, mewakili Kajati Papua Barat, hadir Asisten Pengawasan Kejati Papua, Ebenezer Silalahi, S.H., M.H., bersama jajaran Forkopimda Papua Barat dan para kepala inspektorat dari enam kabupaten se-Papua Barat.
Para narasumber memberikan penguatan teknis terkait pola koordinasi APIP–APH, deteksi dini tindak pidana korupsi, serta strategi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Menutup sambutannya, Gubernur Mandacan berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan strategis yang memperkuat tata kelola pemerintahan Papua Barat. “Mari jadikan forum ini ruang belajar dan perumusan strategi pengawasan yang lebih efektif menuju tahun 2026,” ujarnya.
Dengan semakin kompaknya APIP dan APH, sistem pengawasan pembangunan Papua Barat diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas administrasi, melainkan tameng nyata untuk mencegah korupsi dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Gubernur berharap, Pada tahun 2026 Pengawasan Lebih Akurat, Pembangunan Lebih Tepat Arah
“Saya berharap, pengawasan yang kuat hari ini akan menjadi fondasi pemerintahan Papua Barat yang lebih bersih dan maju di tahun-tahun mendatang”, tandasnya. [ars]
Comment