Manokwari, Beritago.com – Wacana kepemimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat kembali mencuat jelang pemilihan ketua baru. Di tengah dinamika tersebut, muncul dorongan agar organisasi ini lebih tegas memberikan ruang peran dan akses bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP), sesuai amanat Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berlaku sejak tahun 2001.
Agustinus M. Wabdaron, Ketua Gaperindo Papua Barat, menilai kehadiran HIPMI Papua Barat selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan pengusaha OAP. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah seringkali terkunci pada perebutan proyek dan klaim asosiasi, sementara persoalan mendasar seperti peningkatan kapasitas pengusaha OAP justru belum tersentuh serius.
“Kita sering lihat polemik proyek, pemalangan, aksi protes, saling klaim asosiasi. Itu terjadi karena akar masalahnya tidak disentuh. Pengusaha OAP belum dibina secara sistematis agar mampu bersaing,” ujarnya.
Menurutnya, HIPMI Papua Barat harus menjadi lokomotif pembinaan, bukan sekadar wadah perebutan posisi dan akses proyek. “Jika HIPMI hadir, maka harus ada regulasi yang berpihak. Ada pelatihan manajemen, penguatan kapasitas, dan akses jejaring usaha. Itu yang dibutuhkan pengusaha OAP untuk naik kelas,” tegasnya.
Agustinus menegaskan, isu kepemimpinan HIPMI bukan sekadar soal siapa yang berkompeten, tetapi juga soal kesadaran atas ruang kekhususan yang diberikan negara melalui Otsus. Meski AD/ART HIPMI tidak membatasi peserta atau calon ketua dari suku manapun, ia mengingatkan bahwa amanat Otsus memberi hak afirmatif bagi OAP untuk memimpin dan mengembangkan diri di tanahnya sendiri.
“Kita tidak menutup ruang bagi saudara-saudara Nusantara. Mereka tetap penting dan harus ada dalam struktur. Tetapi kesempatan memimpin HIPMI Papua Barat perlu diberikan kepada pengusaha OAP. Itu bukan soal sentimen, tapi soal keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis jati diri daerah,” jelasnya,Kamis(6/11)
Di tengah momentum pemilihan ketua, ia mendorong panitia seleksi agar bijak dan tidak hanya berpegang kaku pada aturan internal organisasi. “Kalau hanya baca AD/ART tanpa melihat konteks Otsus, kita akan kehilangan arah. Papua Barat punya kekhususan, dan kekhususan itu harus diterjemahkan dalam keberpihakan nyata.”
Ia berharap pemilihan ketua HIPMI Papua Barat kali ini menjadi titik balik, bukan sekadar seremonial pergantian kepengurusan.
“Ini saatnya HIPMI Papua Barat bukan hanya hadir, tetapi hadir dengan makna. Berpihak, membina, dan membuka jalan bagi pengusaha asli Papua untuk tumbuh, bersaing, dan memimpin,” tutup Agustinus.[red]
Comment